Zulfikar Hamonangan Ingatkan Harga Pupuk Subsidi Harus Seusai HET

07-05-2025 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Zulfikar Hamonangan dalam audiensi dengan Asosiasi Pengecer Pupuk Indonesia di ruang rapat BAKN, Rabu (7/5/2025). Foto: Arief/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Zulfikar Hamonangan meminta agar tidak ada lagi permainan harga pupuk. Ia mengingatkan bahwa harga pupuk subsidi harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

 

“Berdasarkan temuan dilapangan sebenarnya pupuknya ada namun ada oknum yang sengaja menahan bagi siapa saja yang berani bayar mahal maka akan diberikan,” tuturnya dalam audiensi dengan Asosiasi Pengecer Pupuk Indonesia di ruang rapat BAKN, Rabu (7/5/2025).

 

Hal ini, menurutnya, untuk mendorong swasembada pangan segera terwujud. Ia juga ingin para petani dilindungi haknya untuk mendapatkan harga subsidi yang diberikan pemerintah.

 

“Kami dorong agar pemerintah segera menindaklanjuti bagi siapa saja oknum yang bermain dalam penetapan harga diluar HET yang ditetapkan oleh pemerintah,” imbuhnya.

 

Ia juga menekankan pentingnya sinergi semua pihak dalam memastikan pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani dengan harga yang adil. Ia pun mengingatkan kembali ketentuan harga pupuk bersubsidi.

 

Menurutnya, pengawasan harga pupuk subsidi bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga bentuk nyata keberpihakan negara terhadap petani. Ia berharap koordinasi lintas sektor dapat memastikan tidak ada satu pun petani yang dirugikan.

 

“Terkadang perusahaan besar yang malah mendapatkan pupuk bersubsidi, sudah menjadi tugas dari kita semua agar bagaimana pupuk bersubsidi ini tepat sasaran hingga ketangan petani,” sebut Zulfikar. (tn/aha)

BERITA TERKAIT
Arjuni Sakir Ungkap Potensi Bias Pemeriksaan dalam Proses Penilaian Profesional BPKP
23-07-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan...
BAKN Soroti Potensi Tumpang-Tindih BPK dan BPKP: Jangan Seperti Musuhan!
23-07-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Jakarta—Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Endipat Wijaya, meminta penegasan terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi)...
Anggota BAKN Dorong BPKP Lebih Transparan Terkait Data PKKN
23-07-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Annisa M A Mahesa mengharapkan BPKP lebih terbuka terkait...
Soroti Perbedaan Data Kerugian Negara, BAKN Minta Penjelasan Posisi BPKP
23-07-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, meminta kejelasan posisi dan kewenangan Badan...